Ketika Kampus Tak Aman: Membongkar Isu Pelecehan Seksual dan Urgensi Penanganannya
Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi miniatur masyarakat ideal dan tempat aman untuk menimba ilmu, kini seringkali dihadapkan pada realitas pahit. Fenomena Ketika Kampus Tak Aman akibat maraknya pelecehan seksual telah menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Artikel ini akan membongkar isu pelecehan seksual di perguruan tinggi, menganalisis mengapa ini menjadi masalah mendesak, dan menyoroti urgensi penanganannya secara komprehensif demi terciptanya lingkungan akademik yang benar-benar kondusif.
Isu pelecehan seksual di kampus bukanlah cerita baru, namun belakangan semakin terangkat ke permukaan berkat keberanian korban dan advokasi berbagai pihak. Berdasarkan catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), meski data spesifik kampus tidak diurai secara terpisah dari data sekolah, peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan secara umum menunjukkan tren mengkhawatirkan. Terlebih, karakteristik kampus yang melibatkan interaksi intensif antara mahasiswa, dosen, dan staf seringkali menciptakan celah bagi terjadinya kasus ini. Membongkar isu pelecehan ini berarti mengakui bahwa insiden bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam gedung perkuliahan, laboratorium, atau area kampus lainnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang dominan. Peningkatan 15,2% kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 25.050 korban, mengindikasikan bahwa perguruan tinggi juga menjadi bagian dari statistik suram ini. Pelaku bisa datang dari berbagai kalangan, termasuk sesama mahasiswa, dosen, atau bahkan staf administrasi, yang mana hal ini sangat memperumit proses pelaporan dan penanganan kasus.
Urgensi penanganan isu pelecehan seksual di kampus tidak bisa ditawar lagi. Pertama, dampaknya terhadap korban sangat serius, mulai dari trauma psikologis, penurunan performa akademik, hingga keinginan untuk putus kuliah. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi mahasiswanya. Kedua, keberadaan kasus pelecehan merusak reputasi institusi dan mengikis kepercayaan publik. Untuk itu, membongkar isu pelecehan secara transparan adalah langkah awal.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Perguruan tinggi harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan tanpa stigma bagi korban. Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang diamanatkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 harus dioptimalkan fungsinya. Pada sebuah diskusi panel yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender di salah satu universitas di Yogyakarta pada 18 September 2024, disoroti pentingnya pendidikan kesetaraan gender dan etika perilaku sebagai bagian dari kurikulum. Aparat kepolisian, seperti yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri pada sebuah konferensi pers di Jakarta pada 25 Mei 2025, akan senantiasa berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Dengan demikian, kita dapat membongkar isu pelecehan ini dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan akademik serta pribadi setiap individu.
